LPH BMS – Perkuat wisata halal, MUI Yogyakarta dukung pembenahan fasilitas ramah muslim di hotel hingga ruang publik sebagai salah satu destinasi wisata halal di tanah air.
Fasilitas ramah Muslim merupakan fasilitas yang disediakan oleh hotel, restoran, atau tempat wisata guna memenuhi kebutuhan tamu Muslim dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas sehari-hari.
LPH BMS – Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Aceh akan Menyiapkan klinik Konsultasi Pengelolaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di kawasan Tanah Rencong untuk berkonsultasi terkait proses sertifikasi halal dan perizinan BPOM.
Berkaitan dengan masalah kelembagaan, baik yang terkait sertifikat halal maupun BPOM, insya Allah kami akan menyediakan klinik untuk konsultasi guna meningkatkan UMKM menjadi lebih baik lagi,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Azhari di Banda Aceh, Selasa.
LPH BMS – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perdagangan dan Industri Kota Tanjungpinang (DISDAGIN) gelar pelatihan Sertifikasi Halal di Hotel Tanjungpinang pada Senin, 6 maret 2023.
Ahmad Yani, selaku staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, menegaskan bahwa kegiatan fasilitasi Sertifikasi Halal ini tentu sangat penting dan harus kita apreasi karena dapat menjadi bentuk dan dukungan nyata untuk memastikan produk-produk yang beredar di pasaran telah terjamin kehalalannya melalui sertifikat halal dari lembaga resmi.
LPH BMS – Tahun 2024 UMK wajib sertifikasi halal, Pemerintah Republik Indonesia berencana mewajibkan semua produk yang dijual di dalam negeri harus bersertifikat halal.
Hal ini sejalan dengan undang-undang yang disahkan pada tahun 2020, yang dimana mewajibkan usaha kecil dan mikro untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka.
LPH BMS – Pada artikel sebelumnya, telah dibahas mengenai Syarat, Cara, dan Biaya Pembuatan Sertifikasi Halal Terbaru 2023. Nah, pada kali ini akan membahas mengenai alur sertifikasi halal gratis 2023.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan kembali program sertifikasi halal (Sehati) gratis dengan kuota 1 juta. Program Sertifikasi Halal Gratis 2023 dibuka sepanjang tahun.
LPH BMS – Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Pengusaha bertanggung jawab untuk menjaga status Halal dari produknya yang telah bersertifikat Halal. Sanksi akan dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk bersertifikat halal.
LPH BMS – Presiden Jokowi wajibkan sertifikasi halal untuk obat, produk biologi dan alat kesehatan yang masuk dan beredar di Indonesia. Aturan ini mulai berlaku pada 19 Januari 2023.
Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6/2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama.
Instruksi ini berlaku bagi satuan kerja di tingkat pusat, daerah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Oleh sebab itu, instruksi diberikan kepada para pejabat Eselon I pusat, pimpinan PTKIN, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Sekretaris Baznas, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, Kepala UPT, Kepala Madrasah Negeri, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
LPH BMS – Dalam rangka pemenuhan kewajiban sertifikasi halal, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama.
Pada instruksi Tanggal 8 Februari 2023 menjelaskan secara rinci ketentuan sertifikasi halal produk dan kantin yang terdiri dari dua jenis, yaitu sertifikasi halal produk oleh badan usaha melalui pernyataan halal Pelaku Usaha (Self Declare) dan Reguler dan Sertifikasi Halal Kantin.
LPH BMS – Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis dari MUI bahwa produk tersebut halal dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Sertifikat Halal juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap produk Halal yang dijual kepada umat Islam.
Berdasarkan hal tersebut, setiap produk yang beredar di masyarakat harus memiliki Sertifikat Halal dan produk tersebut harus memiliki merek Halal. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 4 UU 33/2014. Selain mematuhi hukum dan peraturan, pelaku usaha juga dapat mendapat berbagai keuntungan dengan sertifikat Halal.
Tentang Kami
Klien
Informasi Publik
Berita
© 2022 Sertifikasi Halal Indonesia
