LPH BMS – Penerima sertifikat halal dihimbau sosialisasikan program Sehati kepada pelaku usaha lainnya, antusiasme pelaku usaha di Jawa Tengah terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) BPJPH Kementerian Agama mulai meningkat.
Salah satu pemantiknya, adanya sosialisasi akan kewajiban sertikasi halal bagi produk makanan dan minuman di tahun 2024.
Baca selanjutnya
LPH BMS – Tahun 2024 UMK wajib sertifikasi halal, Pemerintah Republik Indonesia berencana mewajibkan semua produk yang dijual di dalam negeri harus bersertifikat halal.
Hal ini sejalan dengan undang-undang yang disahkan pada tahun 2020, yang dimana mewajibkan usaha kecil dan mikro untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka.
Baca selanjutnya
LPH BMS – Cara penelusuran halal produk impor dengan lembaga survey dibahas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Untuk mendapatkan sertifikat Halal, produk dari luar negeri yang dipasarkan di Indonesia juga harus melewati proses sertifikasi Halal.
Baca selanjutnya
LPH BMS – Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Pengusaha bertanggung jawab untuk menjaga status Halal dari produknya yang telah bersertifikat Halal. Sanksi akan dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk bersertifikat halal.
Baca selanjutnya
LPH BMS – Presiden Jokowi wajibkan sertifikasi halal untuk obat, produk biologi dan alat kesehatan yang masuk dan beredar di Indonesia. Aturan ini mulai berlaku pada 19 Januari 2023.
Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6/2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.
Baca selanjutnya
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama.
Instruksi ini berlaku bagi satuan kerja di tingkat pusat, daerah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Oleh sebab itu, instruksi diberikan kepada para pejabat Eselon I pusat, pimpinan PTKIN, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Sekretaris Baznas, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, Kepala UPT, Kepala Madrasah Negeri, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
Baca selanjutnya
Beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal disampaikan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.
“Perppu Cipta Kerja No 2 tahun 2022 membawa beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal. Ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekosistem halal di Indonesia,” ucap Aqil, Minggu (29/1/2023).
Baca selanjutnya
Sertifikasi Halal Bagi UMK Kini Lebih Cepat dengan Self Declare. Hal ini dijelaskan oleh Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, Minggu (29/1/2023).
“Self declare ini kan ada masa pendampingan proses produk halal. Jika sebelumnya pendampingan belum diatur lamanya berapa hari, maka sekarang proses pendampingan harus diselesaikan dalam 10 hari,” ucap Aqil.
Baca selanjutnya
1 Juta Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, hal itu membuat antusias para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) meningkat.
Sehati sendiri adalah salah satu strategi Kementerian Agama (Kemenag) untuk meningkatkan jumlah produk Halal yang ada di di Indonesia.
Baca selanjutnya
Dokumen yang perlu disiapkan untuk sertifikasi halal dengan mekanisme Self Declare seringkali menjadi pertanyaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Selain prosesnya yang cepat, harga Sertifikat Halal dengan sistem Self Declare juga lebih murah dibandingkan dengan sistem standar sehingga pendaftaran dengan jalur self declare dianggap sebagai akselerator, terutama dalam proses sertifikasi Halal produk UMK.
Baca selanjutnyaTentang Kami
Klien
Informasi Publik
Berita
© 2022 Sertifikasi Halal Indonesia
